Contoh Surat Gugatan PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara )

Contoh Surat Gugatan PTUN


Nomor             : 01/03/10/2010
Lampiran         : 5 lembar
Perihal             : Gugatan

Kepada Yth,
Bapak Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung

Di Bandar Lampung


Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

……………………..…….ANDRE JHONUT TIAN, SH…………………………
Selaku Kuasa Hukum yang beralamat di : Jl. Gajah Mada N0.24, Telp. (0451)555555 Kode Post 61252, Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama:
…………………………….……….HANDYYONO,SE……………………………
Umur:46 Tahun, Pekerjaan:Wiraswasta, Agama:Islam, Alamat:Jl. Bluru Kidul IV A No.24 Buduran, Bandar Lampung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SKK/X/XL/2010 tertanggal 25 September 2010, Yang selanjutnya disebut :

…………………………PIHAK PENGGUGAT………………………………….

Dengan ini menyampaikan gugatan terhadap:

Nama                           : Kepala Dinas Pertahanan Kabupaten Lampung Tengah

Berkedudukan            : Jl. Arjuna no.23 Bandar Lampung

Yang selanjutnya disebut:

…………………………….PIHAK TERGUGAT…………………………………

OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :
Sertifikat Hak Milik Nomor: M.886/Bj. Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010, luas 1.930 M2 atas nama HENDRAWATI.

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa penggugat semula pada tahun 1960 an memiliki sebidang tanah yang terletak di Bandar Jaya Utara, seluas 11.000 M2. oleh karena tanah penggugat tersebut terkena proyek irigasi Way Seputih, mendapat ganti dalam bentuk tanah pula dan dipindahkan ke wilayah Bandar Jaya Timur berdasarkan surat dari Kepala Pengawasan Lapangan Proyek Irigasi I.D.A Way Seputih dengan Surat Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 10 Juli 2009 (Bukti P-1).

Bahwa lokasi tanah yang diterbitkan Sertifikat atas nama beberapa orang, diantaranya sertifikat Hak Milik Nomor: M.886/Bj.Tahun 2010 tangal 21 Agustus 2010, luas 1.930 M2 atas nama HENDRAWATI, setempat pada saat sekarang ini telah dikenal dengan Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbangi Besar, kabupaten Lampung tengah,dengan batasan-batasan sebagai berikut: sebelah timur,berbatasan dengan tanah milik Hi.Rojali sebelah barat,berbatasan dengan tanah milik gereja sebelah utara,berbatasan dengan jalan kampong sebelah selatan,berbatasan dengan jalan S.Parman bahwa pada sekitar awal tahun 2009, penggugat didatangi seseorang bernama JAINUDDIN (anggota polisi) dengan maksud untuk membeli sebagian dari bidang tanah milik penggugat. Oleh karena kedatangannya pertamakali beritikad baik, maka Penggugat menyetujuinya dengan luas/ukuran Panjang 50 Meter dan lebar 25 Meter, namun itu baru berupa kesepakatan secara lisan dan tidak disertai transaksi apapun baik berupa pajer maupun perjanjian tertulis lainnya;

Bahwa selang waktu beberapa waktu lamanya kurang lebih satu bulan lamanya, JAINUDDIN mendatangi penggugat dengan membawa seorang keturunan tiong Hoa bernama BAMBANG SUSILO. Setelah penggugat di perkenalkan kepada Bambang Susilo oleh Jainuddin, selanjutnya diutarakan dengan maksud kedatangannya yaitu: bahwa saudara Bambang susilo bermaksud hendak mendirikan banguana sebagi gudang untuk menyimpan barang-barang pabriknya di atas sebagian tanah Penggugat (tidak ada melalui jual beli) akan tetapi melalui kompensasi apabila kelak gudang itu sudah tidak digunakan lagi, maka bangunan gudang tersebut akan menjadi hak milik penggugat.
tanpa pikir panjang, karena yang memperkenalkan adalah Pak JAINUDDIN, akhirnya penggugat mempersilahkannya dan ini pun sekali lagi tidak ada perjanjian secara tertulis di atas kertas;

Pengguagat telah berusaha berulang kali meminta penyelesaian kepada Bapak Jainuddin namun yang bersangkutan senantiasa beralasan dan senantiasa mengelak hingga akhir hidupnya terhadap penggugat tersebut tidak pernah dibayar oleh Jainuddin (yang saat itu bertugas sebagi anggota polisi);
bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Penggugat tetap masih mengusai tanah tersebut walau diatasnya telah diterbitkan beberapa sertifikat atas nama orang lain;

Bahwa pada suatu saat tepatnya pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2009 penggugat menerima Surat Panggilan dari Kepolisian Sektor Terbangi Besar dengan nomor : Pol.Sp.Pgl/144/SERSE/2009, tertanggal 24 Juni 2009 sebagi tersangka dalam kasus penyerobotan tanah atas laporan seseorang;

Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juni 2009 penggugat diperiksa di Kantor Kepolisian Sektor Terbangi Besar, di dalam pemeriksaan tersebut penggugat menceritakan keadaan yang sebenarnya dengan menunjukkan surat bukti P-1 tersebut di atas. Atas dasar bukti surat hasil pemeriksaan pekerjaan proyek irigasi tersebut, pemeriksaan terhadap penggugat tidak dilanjutkan. Dan oleh pihak penyidik pada saat itu diberitahukan kepada penggugat, bahwa di atas tanah milik penggugat tersebut terlah disertifikasikan oleh atas nama orang lain (atas nama HENDRAWATI). Oleh penyidik, disarankan mengapa HANDYYONO tidak menggugatnya? Saat itu penggugat, menjawab bahwa penggugat belum mempunyai bukti sertifikat tersebut.

Bahwa, selanjutnya pada tahun 2009 tiba-tiba Penggugat menerima lagi Surat Panggilan dari Kepolisian Resort Lampung Tengah dengan nomor: Pol.Sp.Pgl/259/Reskrim/IV/2009. Tanggal 25 Juni 2009 sebagai tersanggka dalam kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh seseorang bahwa pada hari yang telah ditetapkan, penggugat menghadap ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2009, dengan stastus sebagi tersangka dalam perkara penyerobotan tanah. Dalam pemeriksaan tersebut Penggugat menerangkan hal yang sesungguhnya sambil menunjukkan Surat Pemeriksaan Pekerjaan Proyek Irigasi yang menerangkan tentang status tanah yang Penggugat kuasai sebagai bukti P-1 tersebut di atas. Dan kasus ini tidak berlanjut.

Bahwa, tuduhan terhadap Penggugat yang dilaporkan oleh seseorang ke kantor Polisi Resort lampung Tengah pun tidak berlanjut. Dan pada saat itulah penggugat mulai mendapatkan Sertifikat atas nama BAMBANG SUSILO (bukti P-2), SUNJAYA (bukti P-3), dan atas nama HENDRAWATI (bukti P-4), berdampingan dengan tanah point 3 dan 4 gugatan tersebut di atas. Sungguh aneh, penggugat terkejut, karena ternyata BAMBANG SUSILO telah mensertifikasikan tanah Penggugat seluas 3780 M2 dalam sertifikat Nomor 15/Bj. Tahun 1977 yang sudah terbagi habis dengan sertifikat-sertifikat turunannya.

Bahwa, semula gugatan Penggugat ditunjukkan untuk menggugat kelima sertifikat tersebut di atas. Namun atas petunjuk Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, seyogyanya gugatan dipecah menjadi empat gugatan, karena untuk masing-masing penerbitaan Sertifikat tersebut mempunyai alasan-alasan tersendiri. Dan untuk itu, Penggugat telah melaksanakan petunjuk dari Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan telah tercatat dalam buku register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar lampung pada tanggal 16 Juli 2010.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 886 TAHUN/Bj.Tahun 2010
Tanggal 21 Agustus 2010 luas 1.930 m2 atas nama HENDRAWATI adalah sebagai berikut:
Bahwa, setelah Bambang Susilo meninggal pada sekitar tahun 1996, semula harta benda beralih kepemilikannya kepada ahli warisnya, istrinya yang bernama  MONICA AGNES. atas hak yang di jadikan dasar penerbitan Sertifikat Nomor ; 886/Bj Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010, luas 1.930 m2 atas nama HENDRAWATI (bukti P-4) adalah atas dasar transaksi jual beli antara HENDRAWATI dengan ahli waris BAMBANG SUSILO sebagai orang yang pernah diperkenalkan kepada Penggugat oleh Al-marhum JAINUDDIN untuk membangun gudang bagi penyimpanan barang-barang pabriknya di atas sebidang tanah milik Penggugat (sebagaimana point 3 da 4) yang nota bene hingga sekarang antara Penggugat Bambang Susilo tidak pernah ada transaksi apapun dalam peralihan sebagian hak atas tanah yang didirikan gudang bagi pabriknya. Dalam hal ini, apakah Sdr.Bambang Susilo serta ahli waris Bambang Susilo mempunyai kapasitas bertindak sebagai penjual (pemilik sejati?) Penggugat serahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar lampung.

bahwa, sebagai pihak petunjuk batas dalam pembuatan sertifikat tersebut , hanya ditunjuk oleh Sdr.Bambang Susilo tanpa ada penunjukan batas yang lainnya termasuk Penggugat. Sedangkan secara defacto tanah yang diukur itu merupakan bagian tanah yang penggugat kuasai sejak tahun 1969 berdasarkan bukti P-1.

bahwa Foto Kopi Serifikat-serifikat yang dijadikan objek gugatan dalam kasus ini oleh Penggugat setelah dilakukan pemeriksaan atas tuduhan penyerobotan tanah terhadap Penggugat, sekali tidak terbukti, baru kemudian penggugat memperoleh Seretifikat atas nama Bambang Susilo dan Kesuma Sanjaya serta atas nama Hendrawati, pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada hari : Kamis, 9 Oktober 2010 mulai saat itulah penggugat memproleh foto kopi sertifikat dimaksud sehingga dengan demikian, hingga didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banadar Lampung berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Uandang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari.

Bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor: 886/Bj.Tahun 2010 Tanggal 21 Agustus 2010, luas 1.930 m2 atas nama Hendrawati adalah bertentangan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973, khususnya pasal 4 ayat 2 Jounto Pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khusunya azas bertindak sewenag-wenang, TIDAK CERMAT/TIDAK TELITI sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa terhadap tanah-tanah yang penggugat kuasai hingga kini tidak pernah terjadi transaksi dalam bentuk apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah milik penggugat kepada pihak siapapun atau pihak ketiga lainnya.

Bahwa pihak-pihak pemegang sertifikat yang objek tanahnya berada di sebagian bidang tanah milik penggugat semula seluas keseluruhannya adalah 11.000m2, yang secara fisik tanahnya dalam penguasaan Penggugat sepenuhnya.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Pertahanan Kabupaten Lampung Tengah) berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor M.886.Bj tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010, luas 1.930 m2 atas nama Hendrawati, yang semula adalah milik Bambang Susilo;

Memerintahkan kepada tergugat kepala Kantor Pertahanan kabupaten Lampung Tengah untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 886/Bj tahun 2010, luas tanah 1.930 M2 atas nama Hendrawati. Sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;

Menghukum tergugat untuk mebayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

JIKA PENGADILAN / MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MOHON KEPUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA BERDASARKAN HUKUM DAN KEBENARAN.

Hormat saya,


ANDRE JHONUT TIAN, SH.

Contoh Surat Gugatan PTUN ( Peradilan Tata Usaha Negara ) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown